PDS Ancam Lapor ke DKPP

Verifikasi Bakal Calon PAW Diabaikan, Berkas DPP PDS Hilang Dipertanyakan

SAMARINDA - KPU Kaltim tercatat sudah dua kali melakukan verifikasi surat keberatan yang diajukan Yefya Berto yang kini bukan lagi anggota Partai Damai Sejahtera (PDS) sejak ia ditetapkan KPU masuk dalam daftar calon tetap (DCT) dari Partai Demokrat. Buntut dari surat yang diajukan Yefta yang dikuatkan Sekjen DPP PDS itu, tak hanya berujung dipecatnya Sekjen DPP PDS Sahat H.M.T Sinaga oleh Mahkamah Parpol. Tapi juga DPW PDS Kaltim mengancam akan melaporkan KPU Kaltim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena sejak Agustus lalu hingga sekarang belum juga memproses pergantian Antar Waktu (PAW) tiga anggota DPRD Kaltim asal PDS yang jelas-jelas sudah pindah Parpol.  Termasuk dua rekan Yefta, yakni Maria Margaretha Rini Puspa dan Artya Fathra Marthin yang terdaftar Caleg Partai Hanura. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris DPW PDS Kaltim Gervas Panggur, sore kemarin.

“Pada Jumat (15/11) lalu, saya menyampaikan surat ke KPU Kaltim untuk segera memproses PAW Sony Setiawan, Daud Patiung dan Apolos. Sebab tidak ada alasan KPU tak memproses tiga anggota DPRD Kaltim asal PDS yang jelas-jelas sudah pindah Parpol. Apalagi DPP sudah memberhentikan ketiga anggota tersebut yakni Yefta, Rini dan Fatra. KPU Kaltim diberi tenggat waktu hingga Selasa (19/11) untuk memproses dan memplenokan PAW. Jika tak diproses, DPW melalui DPP PDS akan melaporkan KPU Kaltim ke DKPP karena melanggar UU dan PKPU 22/2010,” jelas Gervas.

Lanjut dikemukakan Gervas, PAW anggota PDS ini ada keanehan. Sebab DPRD Kaltim telah mengajukan untuk diproses sejak Agustus 2013 lalu. Namun KPU Kaltim belum menyampaikan rekomendasi ke DPRD Kaltim. Sehingga DPRD Kaltim kembali menyampaikan surat konfirmasi mengenai verifikasi calon PAW pada 3 Oktober 2013. Lagi-lagi KPU Kaltim belum memproses hingga memasuki bulan November 2013.

“Karena ada indikasi kesengajaan untuk menghambat PAW, sebab beberapa berkas surat penting dari DPP hilang di KPU Kaltim, sehingga DPW PDS Kaltim mengajukan keberatan ke KPU Kaltim. Apalagi KPU Kaltim melalui staf sekretariat Agus Kusuma dan Vidi serta dua komisioner Midu Balfas Syam dan Ludia Sampe sudah dua kali melakukan klarifikasi surat ke DPP PDS. Seluruh berkas sudah disampaikan, maka tak ada alasan lagi untuk menunda PAW,” tegas Gervas.

Lanjut diungkapkan Gervas, KPU Kaltim bertindak melampaui kewenangannya. Seharusnya KPU Kaltim sesuai PKPU 20/2010 hanya melakukan verifikasi tiga hal. Pertama terkait perolehan suara, kedua nomor urut calon dan ketiga apakah calon pengganti masuk DPT Pileg 2009 atau tidak.

“Tapi KPU Kaltim melampaui kewenangan, ia menverifikasi berkas keberatan yang diajukan Yefta yang bukan anggota PDS. Ada apa KPU Kaltim melakukan hal itu. Sepertinya ada oknum bermain di sana dan itu akan terjawab di DKPP,” tandasnya. (sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger
Comments Closed

Komentar ditutup.

PT MEDIA BANGUN BERSAMA

View Desktop Version

Email
Print
WP Socializer Aakash Web